Webinar Project Based Learning “Advokasi Kebijakan Pada UU Perlindungan Perempuan dan Anak”

Ahad, 28 November 2021 telah dilaksanakan Kegiatan Webinar Project Based Learning Mata Kuliah Advokasi Kebijakan Publik merupakan kegiatan yang dibuat oleh mahasiswa matakuliah Advokasi Kebijakan sebagai bentuk tugas akhir dari pembelajaran berbasis proyek. Kegiatan webinar ini juga merupakan bentuk implementasi dari MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) dan Kerjasama Pertukaran Mahasiswa yang diikuti oleh Mahasiswa Fisip Unsri dan Fisip Unila.

Pada acara webinar ini mendatangkan narasumber Ibu Meiliyana, S.IP, M.A beliau merupakan Ketua Pusat penelitian Anak dan Perempuan, lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unila (2020-2021). Kegiatan webinar dihadiri dan dibuka oleh Ketua Jurusan Ilmu Adm. Negara Fisip Unsri Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos, M.PA sekaligus dosen pengampu mata kuliah Advokasi Kebijakan bersama Bapak Drs. Mardianto, M.SI dan Rahmat Rafinzar, S.I., M.AP.

Kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Ibu Meiliyana, S.IP, M.A mengenai Advokasi Kebijakan Pada UU Perlindungan Perempuan dan Anak bahwa mengapa UU ini sangat penting karena munculnya sejumlah kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak dan dalam banyak kasus, hal ini tidak terlihat dimasyarakat secara gamblang sampai korban melaporkan terjadinya kasus kekerasan. Dan seringkali korban bahkan tidak sadar telah menjadi korban kekerasan ataupun telah terjadi pelanggaran hak pada dirinya. Di Indonesia terjadinya pelanggaran akan hak perempuan dan anak seringkali tidak disadari karena budaya dan masyarakat patriaki yang tertanam kuat, sehingga banyak pihak tidak sadar bahwa praktek kehidupan sosial dan bernegara ternyata mendiskriminasi perempuan dan anak. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat mengganggap bahwa praktek kehidupan yang mendiskriminasi perempuan dan anak adalah sesuatu yang turun dari langit, sehingga harus diterima. Hal inilah yang merupakan tangtangan besar dalam mengadvokasi UU Perlindungan Perempuan dan Anak. Karena masih sangat kurangnya kesadaran maupun pengetahuan masyarakat mengenai hak perlindungan perempuan dan anak serta budaya patriaki yang melekat kuat ini, maka diperlukan strategi Advokasi Publik haruslah bersifat progresif dan massive. Progresif artinya dengan memilih cara-cara yang dapat mendorong perubahan serta tidak menimbulkan ekses negatif yang besar bagi masyarakat. Dengan massive artinya pilihan strategi tersebut hasilnya tidak hanya menguntungkan bagi masyarakat dalam skop yang kecil. Ibu Meiliyana menjelaskan Advokasi Kebijakan itu merupakan sebuah seni dan proses yang terus menerus serta dilakukan secara tekun (rafizar).