Kuliah Umum: Diplomasi Nuklir, Laut Cina Selatan Dan Rohingya: Analisis Politik Luar Negeri Indonesia

Pada Selasa (21/01/2020), diselenggarakan kuliah umum dengan tamu istimewa Duta Besar Indonesia untuk Austria dan Slovenia/Wakil Tetap RI di PBB dan Organisasi Internasional Lain di Wina, Austria: Dr. Darmansjah Djumala, SE, MA. Dengan tema Diplomasi Nuklir, Laut Cina Selatan Dan Rohingya: Analisis Politik Luar Negeri Indonesia.

Kegiatan ini di buka oleh Wakil Dekan I FISP Prof. Dr. Alfitir, M.Si dan kata sambutan oleh Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Dr. H. Azhar, M.Sc, L.L.M. L.L.D. setelahnya dilakukan penyerahan cinderamata dari Fisip Unsri kepada Dr. Darmansjah Djumala, S.E., M.A.

Kuliah umum ini menghasilkan pengetahuan tambahan bagi para peserta seperti memahami politik luar negara Indonesia dalam merespon isu internasional yang dalam hal ini membahas mengenai isu Laut Cina Selatan, Diplomasi Nuklir, dan Rohingya.

Ketiga isu tersebut menjadi isu yang di bahas dalam kuliah umum ini karena memiliki urgensi yang begitu penting dalam dinamika hubungan internasional. Sehingga mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang akan memimpin negara Indonesia di masa hadapan, dapat memahami dan menganalisis tindakan apa yang tepat bagi suatu negara dalam merespon suatu isu. Hal ini menjadi penting untuk dipelajari dan dipahami agar bergaining power Indonesia kedepannya lebih kuat karena SDM ini Indonesia yang handal.

Selama kegiatan berlangsung, kuliah umum di pimpin oleh moderator Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A. dan di isi oleh Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Vienna, Dr. Darmansjah Djumala, S.E., M.A sebagai pembicara utama. Beliau memaparkan pentingnya Indonesia untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam ketiga isu tersebut. Sehingga Indonesia sebagai negara yang menjunjung demokrasi dan HAM memiliki stigma positif di dunia internasional. Hal ini tentuk dapat mengukuhkan eksistensi baik Indonesia.

Indonesia dalam merespon ketiga isu tersebut menggunakan teknik soft power  agar negara yang menjadi sasaran diplomasi Indonesia dapat menerima masukan dan saran. Indonesa mengedepankan prinsip win-win solution karena akan membuat semua pihak senang daripada zero-sum game yang akan berdampak negatif dalam hubungan antar negara.

Dalam isu nuklir Indonesia menekankan kepada teknologi nuklir yang bermanfaat bagi umat manusia, nuklir untuk keamanan, dan nuklir untuk pengawasan. Salah satu manfaat nuklir yang sudah diterapkan Indonesia adalah penggunaannya pada peternakan sapi guna mengetahui usia kandungan, mutasi radiasi nuklir untuk memperbanyak hasil panen padi, dan pengawetan produk pangan/ perikanan agar memiliki usia simpan yang lebih panjang.

Pembahasan isu Laut Cina Selatan menjadi pokok bahasan yang begitu hangat karena saat ini laut Natuna Utara yang bersinggungan langsung dengan Laut Cina Selatan sedang dalam klaim Republik Rakyat Cina. Dr. Djumala menjelaskan pendekatan dalam Politik Luar Negari ada dua, yaitu; legalistic approach  yang mengedepankan hukum internasional dan realistic approach yang mengedepankan power (kekuatan) suatu negara.

Dalam isu Laut Cina Selatan, Cina menggunakan pendekatan realistik dibandingkan legalistik (hukum) karena Cina sampai saat ini tidak mampu menjelaskan titik koordinat secara jelas mengenai konsep Nine Dash Line yang mereka klaim di Luat Cina Selatan. Sehingga Cina mengedepankan power mereka, yaitu penggunaan coast guard dan militer untuk mengukuhkan klaim tersebut (effective occupation). Sedangkan Indonesia tetap berpegang teguh legalistic approach, yaitu UNCLOS dimana Cina juga telah meratifikasi Hukum Laut Internasional. Sehingga sudah seharusnya Cina menghormat apa yang sudah mereka sepakati.

Penjabaran kuliah umum berlanjut kepada isu Rohingya, Dr. Djumala menjelaskan isu Rohingya jangan hanya dilihat dari isu budaya dan agama saja. Namun harus kepada segi politik kenegaraan yang menjunjung diplomasi bijaksana. Indonesia menggunakan soft power untuk mendekati Myanmar agar mau duduk bersama membicarakan isu Rohingya. Hasilnya Indonesia di terima oleh Aung San Suu Kyi untuk bersama-sama mencari solusi. Pembicaraan ­heart to heart ini menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara yang diterima langsung oleh Myanmar.

Setelah pemaparan yang di bawa oleh Bapak Duta Besar usai, acara dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Beberapa mahasiswa dengan antusias terlibat dalam diskusi hangat. Diantaranya adalah pertanyaan menarik dilontarkan oleh mahasiswa mengenai isu Uyghur, mengapa Indonsia tidak berbicara banyak dan mengecam Cina. Pertanyaan tersebut di jawab dengan lugas dan jelas oleh Bapak Duta Besar, yaitu isu Uyghur dengan Rohingya memiliki ranah yang berbeda.

Isu Rohingya sudah melintasi batas wilayah yuridiksi negara lain. Pengungsi Rohingya sudah bepergian ke Bangladesh, Indonesia, dan Malaysia. Sehingga Indonesia perlu berbicara lebih lanjut kepada Myanmar. Sedangkan isu Uyghur merupakan isu internal negara Cina dan Indonesia tidak dapat ikut campur permasalahan mereka. Rakyat Uyghur tetap di dalam negaranya dan tidak sampai keluar negaranya. (Muhammad Yusuf Abror)