Kuliah Umum Ketua Mahkamah Agung “ Pedoman Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Pendekatan Heuristika Hukum” di FISIP Universitas Sriwijaya

Senin (13/12/21) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berkerjasama dengan Mahkamah Agung menyelenggarakan kegiatan kuliah umum tentang Pedoman Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Pendekatan Heuristika Hukum) dengan pembicara Prof. Dr. Syarifuddin, S.H., M.H (Ketua Mahkamah Agung). Kuliah umum ini diselenggarakan secara luring di Ruang H. Gustam Idris, S.H., M.Hum dan secara daring melalui Zoom.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prof. Dr. Alfitri, M.Si mengatakan dengan menghadirkan Ketua MA di kuliah umum ini akan memberikan pemahaman tentang tindak pidana korupsi dan pemidanaanya di Indonesia. Sementara itu Rektor Universitas Sriwijaya yang diwakili oleh Prof. Dr. Ir. M. Said, M.Sc selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama menekankan tentang pentingnya memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pedoman pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Acara ini dimoderatori oleh Rindang Senja Andarini, S.I.Kom., M.I.Kom, Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya.

Dalam pembahasannya, Ketua MA, Prof. Dr. Syarifuddin, S.H., M.H menyampaikan bahwa “Pedoman pemidanaan sesuai konsep berfikir heuristika tidak ditujukan untuk membatasi kemerdekaan dan kemandirian para hakim dalam menjatuhkan putusan, karena kemerdekaan dan kemandirian merupakan prinsip utama dalam fungsi kekuasaan kehakiman. Pedoman pemidanaan dibuat untuk membantu para hakim dalam menentukan pemidanaan berdasarkan tahapan-tahapan yang wajib dipertimbangkan sebelum menjatuhkan putusan.

Sebagai tambahan, “Pedoman pemidanaan tersebut memberikan tuntunan kepada para hakim berupa tahapan- tahapan yang harus dilalui ketika akan menjatuhkan pidana. Pedoman tersebut tidak membatasi cara berfikir hakim, melainkan memberikan metode dan cara kerja dalam mengukur kategori berat ringannya suatu tindak pidana. Parameter-parameter tersebut tidak diciptakan melainkan telah ada dalam setiap perkara, sedangkan regulasi hanya menentukan mekanisme dan tahapan-tahapan yang dilalui sebelum menentukan ukuran pidana”.

Secara daring, Kuliah Umum ini dihadiri oleh 143 peserta dari Universitas Sriwijaya, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Sumatera Selatan  dan berbagai instansi lainnya. Secara luring, Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum juga turut hadir di FISIP Universitas Sriwijaya bersama dengan 50 mahasiswa dan perwakilan dosen dan tenaga kependidikan di FISIP Universitas Sriwijaya (anang).