DPR-RI dan Peran Strategis Diplomasi Parlemen Indonesia

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional bekerjasama dengan Badan Kerjasama Antar-Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menyelenggarakan BKSAP Day dengan tema “DPR-RI dan Peran Strategis Diplomasi Parlemen Indonesia” yang dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 29 November 2019 Pkl. 13.30 Wib bertempat di Gedung C Kampus Fisip Indralaya.

Kegiatan ini merupakan kunjungan anggota DPR-RI dalam Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR-RI (BKSAP) di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional-FISIP, Universitas Sriwijaya. Di dalam kunjungan ini hadir sebagai pemateri utama dua wakil ketua BKSAP yaitu, Ir. H. A. Hafisz Tohir dan Dr. Mardani, M.Eng.

Kegiatan ini di buka oleh Wakil Rektor IV Universitas Sriwijaya Dr. Ir. A. Muslim, M.Agr. dan kata sambutan oleh Dekan Fisip Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Sc. setelahnya masing-masing instansi saling bertukar cenderamata sebagai bentuk penerimaan yang hangat.

Pemateri yang di pimpin oleh moderator Prof. Dr. Alfitri, M.Si memaparkan kepada para mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional bahwa peran DPR dapat di bagi menjadi empat, yaitu anggaran, pengawasan, legislasi, dan diplomasi. Pada kesempatan ini pemateri membahas mengenai peran diplomasi DPR dalam membantu melancarkan dan memperkuat diplomasi pemerintah. Dapat dikatakan bawah peran eksekutif (presiden) tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari legislatif (DPR). Jika presiden Indonesia me-loby pemerintah negara lain dengan cara berdiskusi dengan presiden, perdana menteri, dan menterinya. Maka, tugas dari DPR adalah memuluskan loby pemerintah melalui parlemen di negara tersebut. Salah satu cara intensifikasi peran DPR dengan parlemen negara lain yaitu masuk ke dalam organisasi internasional yang terbentuk dalam International Parlementary Union (IPU).

Sehingga kedua pihak (Presiden dan DPR) dapat saling menguatkan diplomasi demi tercapainya kepentingan negara. Salah satu contoh diplomasi parlemen yang di sebutkan Ir. H. A. Hafisz Tohir adalah mengenai Crude Palm Oil (CPO) Indonesia yang saat ini mengalami kesulitan memasuki pasar Uni Eropa. Diketahui bahwa sulitnya ekspor CPO bukan karena negara (misalnya Jerman) menolak CPO. Namun, penolakan terjadi di parlemen Uni Eropa, maka perlunya diplomasi antar parlemen agar tujuan dari kepentingan nasional Indonesia dapat tercapai dengan baik.

Senada dengan Ir. Hafisz Tohir, Dr. Mardani, M, Eng juga menyampaikan bahwa diplomasi merupakan suatu cara bagaimana agar negara lain ikut setuju dengan apa yang kita inginkan. Sehingga peran diplomat pemerintah dan DPR menjadi penting agar kekuatan serta daya tawar diplomasi Indonesia menjadi lebih kuat dan disegani negara lain. Fokus pemerintah saat ini tidak hanya menjalankan diplomasi government to government. Namun juga sudah bersifat multi track diplomacy yang mencakup akademisi, organisasi internasional dan lain sebagainya. Sehingga pemerintah dirasa perlu untuk merangkul banyak pihak agar segala tujuan kepentingan nasional Indonesia tercapai.

X