Diskusi Publik “Dari teori ke Praktek Problematika OMNIBUS LAW di Indonesia”

Rabu (4/11/2020) Laboratorium Jurusan Sosiologi FISIP Unsri menyelenggarakan Diskusi Publik yang dilakukan secar online dengan topik “Dari teori ke Praktek Problematika OMNIBUS LAW di Indonesia” acara ini menghadirkan narasumber Dr. Zulfikri Suleman, M.A. (Jurusan Sosiologi FISIP Unsri), Khairunnas, S.IP., M.I.Pol (Jurusan Ilmu Adm. Publik FISIP Unsri), Ferdiansyah R, S.IP., M.A. (Jurusan Ilmu Hub. Internasional FISIP Unsri), Oemar Madri B, S.Ikom., M.Si. (Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unsri), dan Rohim Pahrozi, M.A (Koordinator Peneliti Poltracking Indonesia Cabang Sumsel).

Acara ini dibuka oleh Wakil Dekan I Bidang Akademik FISIP Unsri Prof. Dr. Alfitri, M.Si, dalam kata sambutannya beliau sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Labsos Fisip Unsri menyelenggarakan Diskusi Publik tentang omnibus law sehingga memberikan pemikiran tandingan kepada semua pihak terutama tentang undang – undang omnibus law sehingga memberikan keseimbangan bagi para stakeholder dalam mengambil kebijakan terkait undang – undang cipta kerja.

Acara ini dipandu oleh Ketua Labsos FISIP Unsri Mery Yanti, S.Sos., M.A.  menurut Dr. Zulfikri Suleman M.A. dari sudut perspekti Ilmu Politik undang – undang cipta kerja ini mengundang banyak reaksi berupa penolakan dari kelompok – kelompok di masyarakat, terkait undang – undang cipta kerja ini masalahnya kelompok – kelompok di masyarakat sangat menaruh perhatian pada kehidupan bersama hal ini sangat positif tetapi mereka melupakan dasar – dasar kehidupan bersama. Sedangkan dari perspektif ilmu hubungan internasional Ferdiansyah R, S.IP., M.A menyampaikan bahwa undang – undang cipta kerja ini dibuat untuk memanfaatkan situasi perang dagang antara AS dan Cina guna menjaring investor – investor yang terkait tarif tinggi yang dikenakan oleh kedua negara tersebut.

Oemar Madri B, S.Ikom., M.Si. menyampaikan terkait dari perspektif ilmu komunikasi menurutnya pemerintah berhasil dalam mensosialisasikan undang – undang cipta kerja, walaupun terjadi penolakan oleh kelompok masyarakat terkait isi – isi dalam undang – undang cipta kerja. Menurut Khairunnas, S.IP., M.I.Pol dari perspektif kebijakan publik kl hal ini dilihat sebagai sebuah mekanisme besar kebijakan publik maka hal ini berada pada tataran evaluasi proses, bukan evaluasi formatif maupun somatif. Sedangakan menurut Rohim Pahrozi, M.A menyampaikan terkait undang – undang cipta kerja yang banyak menuai protes dan penolakan beliau mengutip konsep konflik dari simon fisher adanya beberapa pilar penting konflik dalam undang – undang omnibus law yaitu pada aspek kurangnya komunikasi politik, minimnya partisipasi politik dan relasi politik. (ict)